Langsung ke konten utama

Kredibilitas Jokowi Disebut Terancam, Media Asing Meliput Tentang Demo RUU KUHP dan UU KPK

Image
Demo mahasiswa yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019) berlangsung ricuh sekitar pukul 16.00 WIB. | AKURAT.CO/Oktavini

 aksi protes mahasiswa pekan ini tidak hanya menyedot media Indonesia, tetapi juga berbagai media asing ternama. Seperti halnya media di sini, media luar negeri juga ramai-ramai menuliskan berbagai berita terkait dengan demo, termasuk pasal kontroversial RUU KUHP hingga situasi ricuh yang terjadi antara pihak kepolisian dengan para mahasiswa.

Dalam artikelnya yang berjudul 'Indonesia Protests: Police Fire Tear Gas on Third Day of Unrest over Laws to Ban Sex outside Marriage' (Protes Indonesia: Polisi Menembak Gas Air Mata pada Hari Ketiga Protes atas Hukum Larangan Seks di Luar Pernikahan), media populer Inggris, The Independent melaporkan bagaimana ratusan pelajar terlibat bentrok dengan aparat polisi saat melaksanakan aksi demo di Jakarta pada Rabu (25/9) lalu.

"Polisi melepaskan tembakan dengan gas air mata pada pelajar dan aktivis yang kembali turun ke jalan-jalan di Indonesia pada hari Rabu, hari ketiga pada rangkaian protes undang-undang serta reformasi baru yang kontroversial. Ribuan siswa bentrok dengan polisi ketika mereka berusaha mencapai gedung parlemen di Ibu Kota Jakarta, di mana kejadian serupa terjadi pada Selasa (24/9) dini hari, dan (saat itu) menurut pihak berwenang, ada lebih dari 300 orang yang terluka," tulis jurnalis The Independent, Adam Withnall.

Senada dengan The Independent, media ternama Amerika Serikat (AS), Washington Post juga menuliskan bagaimana ricuhnya suasana demo mahasiswa di depan gedung parlemen Jakarta. Washington Post turut menyebutkan bahwa demonstrasi minggu ini adalah tentang tuntutan para mahasiswa terhadap Revisi UU KPK . Tidak hanya itu, media AS ini juga memberitakan bagaimana beberapa pasal kontroversial dalam RUU KUHP telah memicu 'travel advice' atau peringatan perjalanan dari pemerintahan Australia.

"Para kritikus mengatakan RUU KUHP berisi artikel yang melanggar hak-hak perempuan, minoritas agama, lesbian, gay, orang biseksual dan transgender, serta kebebasan berbicara dan berserikat. Revisi yang direncanakan mendorong Australia untuk memperbarui 'travel advice'-nya, memperingatkan wisatawan tentang risiko yang bisa mereka hadapi dari hubungan seks di luar nikah atau gay jika RUU itu disahkan," tulis Washington Post

Menariknya, dalam artikelnya yang berjudul 'Indonesian Students Rally Against Changes to Corruption Law' (Gerakan Pelajar Indonesia Melawan Perubahan Hukum Korupsi), jurnalis Washington Post juga menuliskan bagaimana protes mahasiswa ini teah memengaruhi kredibilitas presiden Joko Widodo.

"Protes yang berfokus pada upaya Indonesia untuk mengubah citranya yang penuh korupsi, telah mengancam kredibilitas Presiden Joko Widodo, yang baru-baru ini memenangkan masa jabatan kedua setelah berkampanye untuk pemerintahan yang bersih," tulis Washington Post.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pizza Gratis Asal Pelanggan Tak Pakai HP

Curry Pizza, California  | Odditycentral  Penggunaan smartphone memang sangat membantu semua hal termasuk dalam mendapatkan informasi. Tetapi seiringnya perkembangan teknologi, sekarang smartphone makin canggih dan orang-orang semakin kecanduan menggunakannya.  Tentu hal itu tidak baik, karena sangat berdampak buruk bagi kesehatan. Maka dari itu, restoran Curry Pizza peduli dengan dampak negatif penggunaan smartphone ini. Pihaknya menawarkan makan gratis jika pelanggannya tidak menggunakan smartphone selama makan.  AkuratKuliner melansir dari Odditycentral, Jumat, (21/6), sebuah restoran pizza di Fresno, yang berbasis di California, AS, baru saja menawarkan kepada pelanggannya sebuah penawaran menarik yang bertajuk 'Talk to Each Other Discount'.  Ketentuannya, para pelanggan tersebut setuju untuk tidam menggunakan ponsel mereka dan hanya bicara dengan teman ataupun pelanggan lainnya. Diskon hanya berlaku untuk grup yang terdiri dari empat o...

Geluti Bisnis Pertanian Anti Kotor, Coba Nih Hidroponik!

Ahmad Hasan (42) pengelola RTPA saat melakukan perawatan tanaman hidroponik di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018). Tanaman hidroponik yang berada di dalam RTPA Madusela ini merupakan kegiatan warga setempat sebagai lahan alternatif bercocok tanam karena lahan berupa tanah sudah tidak bisa digunakan untuk menanam. Tanaman hidroponik yang ditanam berupa sayuran ini nantinya dimanfaatkan dengan menjualnya kembali kepada warga yang membutuhkan.  | AKURAT.CO/Sopian  Mau mencoba menggeluti bisnis pertanian tapi takut kotor, maka Sobat Milenial bisa mencoba bisnis pertanian dengan sistem hidroponik. Sistem pertanian hidroponik ini mulai dikenal khususnya dikalangan masyarakat perkotaan, mengingat daerah perkotaan memiliki keterbatasan lahan. Selain memiliki kegiatan utama seperti bekerja kantoran misalnya, Sobat Milenial juga akan memiliki penghasilan dari bertani hidroponik sebab perawatannya tidak sulit. Tak hanya itu, penghasilannya pun lumayan menja...

18 Desa Siap Gelar Pilkades Batang Tanpa Politik Uang

Bupati Batang Wihaji melaksanakan Silaturahmi Kamtibmas di Kecamatan Reban Senin ( 16/9/2019). (Dwi Ariadi/Ayobatang)  Menjelang Pilkada Serentak di Kabupaten Batang yang akan digelar 29 September 2019, terdapat 18 desa yang menyatakan siap melaksanakan pilkades secara beradab dan bersih dari politik uang. "Harapan saya pilkades serentak  ini menyenangkan dan tanpa money politik demi untuk kemaslahatan desa. Jadikan demokrasi pilkades yang menggembirakan bagi warga," kata Bupati Batang Wihaji usai melaksanakan Silatirhmi Kamtibmas di Kecamatan Reban, Senin ( 16/9/2019). Gerakan moral anti money politik dilaksanakan di 15 kecamatan, kegiatan menghadirkan semua calon kepala desa, panitia pilkades dan Badan Pemusyawarayan Desa ( BPD), dan tokoh masyarakat desa. "Ini merupakan gerakan moral sebagai bentuk ikhtiar kita untuk harapan dan masa depan yang lebih baik dan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa, yang awalnya gerakan ini hanya empat desa dan ...