Maju Merdeka

Proses mangkrak pembangunan waduk di Lebak Bulus yang terletak di RT 014 RW 004, Kelurahan Cilandak Barat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan masih belum bisa dikerjakan. Padahal ribuan meter lahan sudah dibebaskan warga setempat. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan, pembangunan waduk itu membutuhkan lahan seluas 1.8 hektare. Saat ini pihaknya baru membebaskan 9000 meter persegi saja sehingga kelanjutan pembangunan waduk mangkrak itu masih urung dilaksanakan. "Warga masih belum mau dibebaskan. Kalau enggak salah dari 1.8 hektare, kita sudah bebaskan 9000 meter persegi," kata Teguh saat ditemui di Balai Kota Sabtu (27/10). Teguh mengaku tak tahu sebab warga ogah membebaskan lahan mereka untuk dibangun waduk. Namun dia menampik bila penyebab terhambatnya pembebasan lahan itu karena nominal ganti rugi yang ditawarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlalu kecil.  Bahkan Teguh mengklaim proses ganti rugi dilakukan transparan tanpa a...

Pemerintah Provinsi DKI terus berupaya mengurai kemacetan di Ibu Kota. 2019 mendatang Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga akan membangun satu underpass dan enam flyover.  Underpass dan flyover dibangun di pelintasan kereta sebidang di DKI Jakarta. Kepala Seksi Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga Sofiatun mengatakan, underpass dan flyover mulai dibangun tahun 2019. "Ada enam flyover dan satu underpass," kata Sofiatun Pemprov DKI akan memperpanjang underpass pelintasan kereta Senen, Jakarta Pusat. Sementara itu, flyover direncanakan dibangun di Lenteng Agung ( IISIP ), Bintaro Puspita, Latumenten, Tanjung Barat, Sunter Permai-Martadinata, dan Cakung. Ia mengatakan, perpanjangan underpass Senen dan pembangunan flyover Lenteng Agung sudah direncanakan sejak 2017. Sementara itu sisanya, baru rampung perencanaannya pada 2018. Perencanaan meliputi kajian UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Li...

Indonesia memulai negosiasi dengan Maroko untuk meningkatkan volume perdagangan melalui perjanjian perdagangan prefensial (PTA) yang akan di mulai 12-14 November 2018. Proses untuk memulai PTA dibahas oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrahman Mohammad Fachir serta Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Maroko Mounia Boucetta dalam Sidang Komisi Bersama ke-2 Indonesia-Maroko di Jakarta, Jumat (26/10). "Kami membahas berbagai upaya untuk mendorong kerja sama ekonomi kedua negara termasuk di bidang perdagangan. Indonesia melihat Maroko sebagai pasar nontradisional yang memiliki potensi besar," ujar Wamenlu Fachir saat menyampaikan pernyataan pers. Dilansir dari Antara (26/10), Indonesia mengusulkan pembahasan PTA dimulai November 2018, dan proses negosiasinya ditargetkan selesai dalam satu tahun. Dengan PTA antara Indonesia dan Maroko , serta semakin banyaknya interaksi diantara pengusaha kedua negara, diharapkan dapat meningkatka...